DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TMP A BEKASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kawasan Berikat Tampilkan Semua
Bagaimana perizinan pemindahtanganan sisa bahan baku asal impor ke KB lain dikarenakan pemutusan order?

Dasar Hukum: Pasal 55 dan 57 Per-35/BC/2013

Bahwa Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat melakukan pemindahtanganan barang selain hasil produksi (tidak termasuk untuk pemindahtanganan Barang Modal dan peralatan perkantoran) dalam rangka saling melengkapi kebutuhan dalam proses produksi atau peningkatan produksi ke Kawasan Berikat lain dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pengeluaran kepada Kanwil melalui KPPBC yang dilampiri SKEP KB asal dan KB tujuan, dokumen pemasukan,surat perjanjian jual beli (sales contract) dan dokap lain. Bila mendapat persetujuan maka mekanisme pengeluaran dengan menggunakan BC 2.7

Bagaimana cara pemindahtanganan barang peralatan pabrik yang telah rusak asal TLDDP ke TLDDP ?

Perusahaan silahkan mengajukan permohonan ke KPPBC atas pengeluaran barang tersebut dengan melampirkan SKEP KB, dokumen pemasukkan barang (ex-BC), data barang, dll. Bila disetujui maka mekanisme pengeluaran dengan menggunakan dokumen BC 4.1 dengan membuat faktur pajak atas barang tsb apabila pada saat pemasukannya tidak dipungut pajak.

Terdapat bahan baku reject asal GB masuk ke KB lebih dari 30 hari sehingga tidak bisa dikembalikan ke GB asal, apakah bisa direekspor?

Dalam PER-50/BC/2011 tentang Gudang berikat diatur bahwa bahan baku yg dikeluarkan utk tujuan KB apabila tdk sesuai (reject) dapat dimasukkan kembali ke GB asal dengan syarat kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dokumen pengeluaran barang tersebut dari GB dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke KPPBC oleh GB yg mengeluarkan barang. Bila disetujui, mekanisme pemasukkannya menggunakan Dokumen BC 2.7. Namun apabila lebih dr jangka waktu tsb, maka brg tdk dapat dikembalikan ke GB. Bagi KB atas bahan baku yg sisa tdk diperkenankan utk direekspor tapi dapat ditempuh mekanisme pemusnahan atau perusakan/scrapping ke KPPBC dgn BC 2.5(izin KPPBC) atau pemindahtanganan ke TLDDP dengan izin kanwil.

Bagaimana pemindahtanganan barang modal asal impor ke KB lain sebelum masa 2 tahun?

Dasar Hukum : Pasal 32 ayat (1)b angka 2) PMK-44/ PMK.04 /2012; Pasal 58A dan Pasal 59 PER-17/BC/2011 tentang Kawasan Berikat, diatur tentang hal-hal sebagai berikut:

a. Barang modal tersebut berumur kurang dari 2 (dua) tahun sejak diimpor; dan/atau Belum dipergunakan di KB yang bersangkutan, maka permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala KPPBC dengan menyebutkan alasan dan tujuannya

b. Berumur lebih dari 2 (dua) tahun sejak diimpor; dan telah dipergunakan di KB yang bersangkutan, permohonan diajukan ke KPPBC

c. Mekanisme dengan dokumen BC 2.7 tidak boleh hanya dengan surat jalan.

Pengusaha KB mau menjual Forklift yang dibeli dari impor dalam kondisi baru dengan tujuan penjualan ke TLDDP, bagaimana ketentuannya?

Dasar Hukum : Pasal 32 ayat (1)b angka 2)PMK-44/ PMK.04 /2012; Pasal 58A dan Pasal 59 PER-17/BC/2011 tentang Kawasan Berikat, diatur hal-hal sebagai berikut:

a. Barang modal (forklift) tersebut berumur kurang dari 2 (dua) tahun sejak diimpor; dan/atau belum dipergunakan di KB yang bersangkutan, maka permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala KPPBC dengan menyebutkan alasan dan tujuannya apabila barang modal (forklift) tersebut dijual ke antar KB;

b. Berumur lebih dari 2 (dua) tahun sejak diimpor; dan telah dipergunakan di KB yang bersangkutan, maka permohonan diajukan ke Kanwil DJBC melalui KPPBC apabila forklift tersebut dijual ke TLDDP; 

c. Mekanisme dengan dokumen BC 2.5 dengan membayar BM dan PDRI yang terhutang dengan dasar nilai pabean saat forklfit tersebut diimpor (dokumen BC 2.3).

Bagaimana mekanisme pembatalan sub kontrak yang sudah terbit ijinnya dari KPPBC?

Sesuai Perdirjen No. PER-57/2011 tentang Kawasan Berikat apabila ada pembatalan subkontrak yang telah mendapatkan persetujuan dari KPPBC, maka PKB agar mengajukan pemberitahuan kepada Kepala KPPBC tentang pembatalan subkontrak tersebut dengan menyebutkan alasan pembatalannya. Apabila PKB sudah terlanjr meletakkan jaminan atas kegiatan subkontrak tersebut, maka dengan surat pemberitahuan yang telah mendapat nomor agenda dari KPPBC, PKB dapat mengajukan penarikan jaminan yang telah diletakkan tersebut.

Konsultasi tentang Scrapping barang modal ex impor?

Dasar Hukum : Pasal 38 PMK 147/PMK.04/2011 dan Pasal 88-89 per 57/BC/2011 Perusakan diberikan dengan ketentuan barang modal yang karena sifat dan bentuknya tidak dapat dimusnahkan; Permohonan perusakan diajukan kepada Kantor Pabean disertai penjelasan data barang yang akan dirusak, alasan perusakan, dan cara perusakan. Perusakan dilakukan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai dan dibuatkan berita acara. Perusakan dilakukan dengan merusak kegunaan/fungsi secara permanen dan dipotong-potong sehingga menjadi skrap (scrap). Pengeluaran atas scrap-nya ke TLDDP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. wajib membayar Bea Masuk yang dihitung berdasarkan: 1) nilai pabean berdasarkan harga transaksi pada saat pengeluaran barang dari KB ke TLDDP; 2) klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke KB; dan 3) pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.

b. wajib membayar PDRI yang dihitung berdasarkan harga jual. m

c. Mekanisme menggunakan dokumen BC 2.5

Apakah boleh menjual barang modal berupa mesin produksi yang usianya kurang dari 2(dua) tahun sejak diimpor ke TLDDP ??

Dasar Hukum: Pasal 32 ayat 1(c) PMK-44/ PMK.04 /2012;Pasal 58A dan Pasal 61 PER-17/BC/2011 tentang Kawasan Berikat. Apabila tujuan Ke TLDDP maka tidak diperkenankan kecuali usia barang modal tersebut telah melewati 2 (dua) tahun. Namun perusahaan dapat mengajukan permohonan ke Kanwil melalui KPPBC dan jika disetujui maka mekanisme dengan Dokumen BC 2.5 dan membayar Pungutan BM & PDRI yg terhutang berdasarkan harga barang impor saat pertama diajukan (BC 2.3).

Bagaimana bila ada perubahan NPWP untuk Perusahaan Kawasan Berikat?

Apabila ada perubahan data pada NPWP, maka PKB melakukan perubahan data pada ijin industri baik ke BKPM atau Kementrian Perindustrian termasuk merubah TDP, API dan legalitas lain yang terpaut dengan NPWP. Setelah itu ajukan update NIK pada registrasi kepabeanan melalu website beacukai.go.id. Setelah semua berkas siap agar aju permohonan perubahan data NPWP ke KPPBC dengan mengikuti format sebagaimana Lampiran IX PER-57/2011 ttg Kawasan Berikat.

Bagaimana ketentuan impor mesin bekas untuk KB ?

Impor Barang modal (mesin) bekas / Barang Modal Tidak Baru (BMTB) diatur dalam Permendag No127 tahun 2015. Dalam pasal 25 poin (a)  Permendag tersebut menyatakan bahwa BMTB yang masuk ke KB tidak kena lartas kecuali BMTB yang memiliki pos tarif/HS 8471.41.10.00, 8471.50.10.00, dan 8528.51.20.00.  Untuk ketiga HS tersebut jika diimpor harus izin ke perdagangan terlebih dahulu dan harus ada Lembar Surveyor. Jika telah mendapat izin maka perusahaan silakan mengajukan permohonan ke KPPBC untuk pemasukannya ke KB. Mekanisme dengan BC 2.3 ]

Ijin Reparasi barang Modal Ke kawasan Berikat?

Sesuai Pasal 22 huruf b dan pasal 35 ayat (1) PMK 147/PMK.04/2011 dan Pasal 68, 71, 94 Per 57/BC/2011 diatur bahwa perusahaan aju permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor dengan menyebutkan alasan dan tujuannya serta dilampiri dengan : a.Fotokopi surat keputusan persetujuan sebagai KB; b.rincian Barang Modal yang akan direparasi, meliputi jumlah, jenis dan spesifikasi barang;; c.foto kopi dokumen pabean pemasukan dan dokumen pelengkap pabean lainnya; dan; d.perjanjian perbaikan/reparasi Barang Modal Pengeluaran dan Pemasukan kembali Barang Modal untuk keperluan perbaikan/reparasi dari Kawasan Berikat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai tata laksana pengeluaran dan pemasukan barang untuk ditimbun di TPB Mekanisme dengan Dokumen BC 2.7.

Perusahaan KB akan membuat perusahaan TLDDP yang lokasinya bersebalahan dengan KB, apakah diperbolehkan?

Sesuai Per-35/2013 bahwa Kawasan Berikat tidak boleh berhubungan langsung dengan bangunan lain dan harus dipisahkan dengan pagar pembatas dengan ketinggian minimal 2 (dua) meter. Sehingga apabila perusahaan ingin mendirikan perusahaan TLDDP dan tidak berhubungan langsung dengan bangunan KB serta telah ada pagar pemisah maka hal tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Pemasukan barang modal berupa mesin dari TLDDP, mohon pencerahanya?

Pemasukan barang modal berupa mesin dari TLDDP tidak diperlukan ijin dari KPPBC selama barang modal tersebut untuk penambahan asset KB, cukup dg mengajukan dokumen BC 4.0 dengan melampirkan kelengkapan dokumen pendukungnya berupa invoice, faktur pajak, dan lain-lain.

Bagaimana proses keberatan atas penetapan dari Bea Cukai ?

Dasar Hukum yaitu Peraturan Menkeu Nomor : 217/PMK.04/2010 tanggal 03 Desember 2010 dan PER-1/BC/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Di Bidang Kepabeanan. Adapun Tata Aturan Pengajuan Keberatan sebagai berikut :

1. Keberatan diajukan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai mengenai : a)Tarif dan/atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran b)Selain tariff dan/atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk; atau c)Pengenaan sanksi administrasi berupa denda

2. Orang yang mengajukan keberatan wajib menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar

3. Keberatan diajukan terhadap 1 (satu) surat keberatan untuk setiap penetapan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pengajuan. Jika telah aju keberatan kemudian ditolak karena kelengkapan administrasi tdk terpenuhi atau karena substansi keberatan tidak dapat diterima maka tidak dapat lagi aju keberatan

4. Surat keberatan diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan

5. Pengajuan sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Iampiran I PMK 217/PMK.04/2010

Bagaimana cara melakukan perubahan data NPWP pada perusahaan Fasilitas KB?

Apabila ada perubahan data pada NPWP, maka PKB agar melakukan perubahan data pada ijin industri baik ke BKPM atau Kementrian Peridnustrian termasuk merubah TDP, API dan legalitas lain yg terpaut dengan NPWP. Setelah itu ajukan Update NIK pada registrasi kepabeanan melalu website Beacukai. Setelah semua berkas siap agar aju permohonan perubahan Data NPWP ke KPPBC dengan mengikuti format sebagaimana Lampiran IX PER-57/2011 ttg Kawasan Berikat.

Apakah perusahan KB yang statusnya telah dibekukan masih bisa melakukan pemasukan barang dg dokumen BC 2.3 ?

Pengusaha KB yang dlm proses pembekuan tetap dapat melakukan kegiatan produksi, impor maupun ekspor barangnya dg ketentuan, utk impor barang tdk boleh dg BC 2.3 tetapi dg BC 2.0 (melunasi BM&PDRI) dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan antar KB dg BC 2.7 namun utk pengeluaran brg jadinya diperbolehkan dg BC 3.0 (ekspor) dan BC 2.5 (membayar BM & PDRI yg terhutang).

Bila Pengusaha KB dilakukan pemblokiran/pembekuan apa penyebabnya, apakah masih bisa melakukan kegiatan impor/ekspor dan bagaimana mekanisme pembukaan pembekuannya?

Pemblokiran yang dilakukan oleh KPPBC adalah Pembekuaan fasilitas KB karena PKB tsb tdk memenuhi kewajibannya contohnya tidak menyerahkan kewajiban Laporan 4 Bulanan tepat waktu yaitu tgl 10 sept(utk catur wulan ke-2). Selama masa pembekuan PKB boleh melakukan kegiatan impor namun tdk dg BC 2.3 (Penangguhan BM & PDRI-nya) tetapi dg BC 2.0 (membayar BM & PDRI). Begitupula mekanisme BC 2.7 tdk diperkenankan. Pengeluaran brg jadi harus dg BC 2.5(melunasi Bm&PDRI yg ditangguhkan).Mekanisme pembukaan agar ajukan permohonan ke KPPBC dg melampirkan laporan 4 bulanan yg menjadi penyebab pembekuan.

Bagaimana ketentuan peminjaman perlatan pabrik dari TLDDP bukan dalam rangka subkontrak?

Sesuai Pasal 81-83 PER-57/2011 peminjaman mesin dari TLDDP dapat diberikan utk kurun waktu paling lama 6(enam) bulan. Ajukan permohonan ke KPPBC dgn melampirkan kontrak kerja peminjaman yg memuat sekurang2nya hal2 sbb : 1. Jangka waktu peminjaman 2. Uraian pekerjaan 3. Data barang yg dihasilkan Mekanisme dg menggunkan Dokumen BC 4.0

1.Kalo perusahaan ingin melakukan konsolidasi ekspor apakah harus mendapatkan ijin khusus 2. untuk pengurusan ekspor apakah boleh dilakukan PPJK 3. Apakah konsolidator diwajibkan memiliki modul PEB sendiri ?

1. Berdasarkan Peraturan Dirjen BC no : P-30/BC/2009 diatur bhw utk mengkonsolidasikan brg ekspor harus mempunyai izin konsolidator, permohonan konsolidator dpt diajukan ke KPPBC yg mengawasi lokasi perusahaan, dan dpt digunakan utk ekspor via pelabuhan muat priok/ Soeta/ lainnya. 2. PPJK hanya diperbolehkan untuk pengurusan dokumen sj, tanggung jwb isi PKBE adalah konsolidator, dan tgjwb isi PEB adalah eksportir. 3. Konsolidator hrs mempunyai modul ekspor (Modul BC 3.0) utk submit PKBE

Mekanisme dan penyelesaian pengeluaran barang modal dr KB tujuan workshop ke TLDDP ?

Pengeluaran barang modal utk tujuan workshop harus ijin terlebih dahulu ke KPPBC dg menyertakan bukti berupa kebenaran pameran atau workshop dimaksud. Jangka waktu sesuai wkatu pelaksanaanya. Setelah dpt ijin maka mekanisme pengeluaran dg dokumen BC 2.6.1 dg mempertaruhkan jaminan terlebih dhulu ke KPPBC senilai BM & PDRI atas barang modal tersebut. Setelah selesai workshop brg modal dimasukkan kembali ke KB dg dokumen BC 2.6.2 dan jaminan dapat ditarik kembali.

Pengisian format BC 2.5 untuk barang hasil perusakan sisa bahan baku dan barang jadi (scrap) ?

Sisa bahan baku & brg jadi yg telah disetujui utk perusakanya (scrapping) maka penyelesaianya dengan dokumen BC 2.5 dimana utk pengisian BM dan PDRI nya berdasarkan harga penyerahan dan atas nilai BM agar disi pada kolom dibebaskan, sedangkan utk PPN tetap dipungut sebesar 10% dari harga penyerahan tersebut plus PPH 2,5%.

Persetujuan re ekspor dengan alamat tidak sama dengan alamat asal barang impor tersebut?

Berdasarkan Pasal 22(b) & pasal 35 ayat (1) PMK-147/PMK.04/2011;serta Pasal 68, 71, 94 PER-57/BC/2011, diatur bhw Pengeluaran Barang Modal untuk tujuan luar daerah pabean mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai tata laksana ekspor. Dapat diperkenankan dengan alamat yg berbeda selama ada rekomendasi atau korespondensi dr asal barang bahwa brg tersebut dapt di kirim ke alamat yg dimaksud. Sebelum aplikasi BC 3.0 agar aju perijinan dahulu ke KPPBC utk persetujuan re ekspornya.

Konsultasi tentang perubahan nama pengusaha KB?

Perusahaan agar melakukan proses perubahan data2 perijinanya terkait perubahan nama tersebut yg meliputi(akte perusahaan,npwp,tdp,siup,iut,NIK dll) untuk perubahan skep Kb agar aju permohonan ke Kanwil DJBC via KPPBC dg mengikuti format sebagaimana lampiran IX PER-57/2011 dan untuk kelengkapan dokumen pendukung agar mengacu lampiran I PER-35/2013 tentang perubahan ketiga PER-57/2011.

Kami sudah mendapatkan Surat ijin pemasukan barang modal dari Luar daerah pabean (impor) dan siap mengajukan aplikasi BC 2.3 nya, namun setelah diteliti invoice nya ternyata brg tsb sdh berada di Indonesia sdg dlm ajang pameran,(bukan langsung datang dr L

Karena terjadi miss prosessing dimana perusahaan sdh terlanjur terbit surat ijin impor brg modalnya, sebaiknya perusahaan ajukan pembatalan surat permohonan tersebut (prsh adalah profile ajlur hijau risk managemant) untuk memastikan status sebenarnya atas barang tersebut. Bila brg dr pameran tersebut sdh diselesaiakn pajak2nya saat akan dikeluarkan dr kawasan berikat utk pameran maka perusahaan cukup mengajukan BC 4.0 utk pemasukan brg modal tersebut.

Konsultasi pemasukan barang jadi untuk digabungkan dengan finish good hasil produksi KB

Sesuai Pasal 6-7 PER-57/BC/2011 diatur bahwa pemasukan brg jadi dari impor utk digabungkan dg hasil produksi dapt dilakukan dgn Kriteria barang meliputi: a. untuk melengkapi produk utama yang merupakan hasil produksi Kawasan Berikat dan/atau sebagai barang untuk keperluan promosi dalam kurun waktu tertentu; b. nilai barang yang digabungkan tidak lebih besar dari nilai hasil produksi Kawasan Berikat; c. barang hasil penggabungan diekspor secara bersamaan dalam satu kemasan; dan d. memperhatikan kewajaran jumlah dan jenis barang yang akan digabungkan Dan sesuai pasal 36 PER-57/2011 diatur bahwa pemasukan brg jadi tsb hendaknya memperhatikan kepentingan pengembangan industri dalam negeri berdasarkan masukan dari instansi teknis terkait; dan barang jadi asal luar daerah pabean tidak diperuntukkan dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean.

Konsultasi re ekspor atas barang modal yg sdh tdk terpakai dan bagaimana aturanya bila dijual ke lokal (TLDDP) ?

Barang modal yg sudah tdk dipakai lagy dlm proses produksi dapat di kembalikan ke negara asal brg (re ekspor) dg terlebih dahulu meminta ijin Kepala KPPBC. Sedangkan brg modal tsb apabila dikeluarkan dr KB utk dipindahtangankan ke TLDDP maka dapat mengajukan permohonan ke Kanwil DJBC Jawa Barat dg terlebih dahulu meminta rekemondasi kppbc.Syaratnya brg modal tsb usianya minimal 2 thn berada di KB bersangkutan.

Konsultasi terkait konfirmasi ke Bank penjamin atas Bank Garansi yg diajukan ke KPPBC ?

Berdasarkan Surat KPPBC Bekasi No: S-27643/WBC.08/KPP.MP.01/2014 tanggal 11 Agustus 2014 ditegaskan bahwa kepada perusahaan KB/PDKB yg akan mempertaruhkan Jaminan Bank Garansi agar meminta konfirmasi terlebih dahulu kpd Bank Penjamin yg menerbitkan Sertifikat Bank Garansi dimaksud.

Mohon penjelasan ttg pemasukan dan pengeluaran barang dari KB ke dan dari Free Trade Zone (kawasan Bebas)

Pengusaha KB atau PDKB mengajukan permohonan pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Berikat kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat dengan dilampiri : 1. Surat Izin Usaha Pengusaha Kawasan Bebas dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas 2. Fotocopy Surat Penetapan Kawasan Berikat 3. Daftar Rincian Barang yang akan dimasukkan 4. Brosur/Foto/Katalog Barang yang akan dimasukan 5. Surat Pernyataan bermaterai bahwa barang tersebut benar-benar akan dimasukkan ke Kawasan Berikat yang bersangkutan dan siap bertanggung jawab jika barang tersebut tidak masuk ke Kawasan Berikat yang bersangkutan.

1. Tata aturan barang chemical apakah terkena lartas 2. Perusahan KB akan melakukan penambahan jenis barang hasil produksi ?

1. Harus diketahui terlebih dahulu kode HS barang chemical dimaksud,kmd search di insw.go.id kode hs dimaksud pd menu e-service, HS Information, akan muncul informasi lartas bila ada lartas yg dipersyaratkan maka segera dipenuhi dahulu sebelum brg tsb dimasukkan ke indonesia 2.Terkait penambahan jenis hasil produksi agar lakukan perubahan thd ijin prinsipnya apakah sdh mengakomodir jenis produksi yg akan ditambahkan, lalu aju permohonan ke Kanwil via KPPBC dg mengacu pada lampiran VIII-IX PER-57/2011.

Pengeluaran Barang contoh (sample) utk tujuan TLDDP apakah sama perlakuanya dg sample tujuan ke LDP ?

Pengeluaran Barang Jadi ke TLDDP utk tujuan sample agar menggunakan mekanisme BC 2.5 dengan melunasi BM dan PDRI yang terhutang sehingga tdk perlu memasukkan brg sample tsb kembali ke KB. SEdangkan pengeluaran sample utk tujuan Luar Daerah Pabean agar ijin terlebih dahulu sehingga ketika pemasukan kembali dapat diijinkan dg mekanisme re import.

Jual barang modal keluar negeri atas barang modal eks impor (BC.2.3) ?

Sesuai pasal 58 ayat (2) PER-57/2011 disebutkan bhw pengeluaran brg modal asal impor ygbelum diselesaikan kwajiban pembayaran BM dgn tujuan di ekspor kembali (re ekspor) DAPAT DILAKUKAN DG TUJUAN ke negara asal barang. Dengan demikian reekspor utk brg modal yang tujuanya utk diperjualbelikan tidak dapat diijinkan meskipun brg tersebut tdk dipakai lagi.

Penjelasan mengenai Re ekspor dan Pemindahtanganan barang modal?

Barang modal yg sudah tdk dipakai lagy dlm proses produksi dapat di kembalikan ke negara asal brg (re ekspor) dg terlebih dahulu meminta ijin Kepala KPPBC. Sedangkan brg modal tsb apabila dikeluarkan dr KB utk dipindahtangankan ke TLDDP maka dapat mengajukan permohonan ke Kanwil DJBC Jawa Barat dg terlebih dahulu meminta rekemondasi kppbc.Syaratnya brg modal tsb usianya minimal 2 thn berada di KB bersangkutan.

Permohonan perusakan mesin & barang modal ex Antar KB yang usianya diatas 4 tahun?

Sesuai Pasal 38 PMK 147/PMK.04/2011 dan Pasal 88-89 per 57/BC/2011, perusakan barang jadi, WIP & Bhn baku dapat dilakukan utk barang yang karena sifat dan bentuknya tidak dapat dimusnahkan. Perusakan dilakukan di bawah pengawasan BC dan dibuatkan berita acara, dilakukan dengan merusak kegunaan/fungsi secara permanen bisa dipotong-potong sehingga menjadi skrap (scrap).Pengeluaran scrap atas mesin yg usianya diatas 4 thn ke TLDDP menggunakan mekanisme dokumen BC 2.5;dengan membayar pungutan Pajak berdasarkan harga penyerahan.

Pengeluaran barang jadi (finish good) untuk direparasi, mohon peraturanya seperti apa?

Berdasarkan Pasal 22(b) & pasal 35 ayat (1) PMK-147/PMK.04/2011;serta Pasal 68, 71, 94 PER-57/BC/2011, diatur bhw Pengeluaran Barang Modal untuk keperluan perbaikan/reparasi dengan tujuan luar daerah pabean mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai tata laksana ekspor Sedangkan untuk keperluan perbaikan/reparasi dengan tujuan ke TLDDP brg harus dimasukkan kembali ke dalam KB paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengeluaran dari KB dan dalam hal tertentu dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 3 (tiga) bulan; Terhadap pengeluaran Barang Modal untuk keperluan perbaikan/reparasi ke TLDDP, PKB/PDKB harus menyerahkan jaminan

PKB mau menerima subkont dari TLDDP, boleh apa tidak?

Sesuai Pasal 39 PMK-44/PMK.04/2012; dan Pasal 76 ayat (1) huruf b, dan pasal 76A PER-35/BC/2013, Perusahaan KB dapat menerima subkontrak dari TLDDP dg syarat itu merupakan pekerjaan sampingan.;Perusahaan dimaksud tidak sedang memberikan subkontrak atas jenis pekerjaan yang sama/identik ke perusahaan lain di TLDDP dan/atau ke KB lain. Aju permohonan ke KPPBC dg melampirkan : 1. Flow chart alur produksi , mulai dari bahan baku s.d menjadi barang jadi yg siap jual (pekerjaan yg disubkonkan, beri tanda) 2. Rekapitulasi Nilai realisasi Ekspor dan Nilai Realisasi Penyerahan Antar KB tahun sebelumnya 3. Laporan Nilai Realisasi Pengeluaran Hasil Produksi KB Ke TLDDP Tahun berjalan 4. Rekapitulasi kegiatan menerima subkon pada tahun berjalan 5. Surat Keterangan Total Nilai Produksi Tahun berjalan dalam rupiah menggunakan kurs berjalan 6. Rekapitulasi Kegiatan subkon yg sedang dilakukan tahun berjalan

Pemusnahan barang sisa produksi dan barang diskontinyu yg bahan baku berasal dr impor

Sesuai Pasal 38 PMK 147/PMK.04/2011 dan Pasal 88-89 per 57/BC/2011, perusakan barang jadi, WIP & Bhn baku dapat dilakukan utk barang yang karena sifat dan bentuknya tidak dapat dimusnahkan. Perusakan dilakukan di bawah pengawasan BC dan dibuatkan berita acara, dilakukan dengan merusak kegunaan/fungsi secara permanen bisa dipotong-potong sehingga menjadi skrap (scrap). Pengeluaran scrap ke TLDDP menggunakan mekanisme sbb : a.Jika scrap berasal dari barang asal impor dengan menggunakan dokumen BC 2.5;

Konsultasi tentang deregulasi Kawasan Berikat?

Deregulasi/peraturan tentang Kawasan Berikat ada di Peraturan Menteri Keuangan no.PMK-147/2011, PMK-255/2011, PMK-44/2012 dan PMK-120/2013 serta Peraturan Dirjen BC nomor PER-57/2011, PER-02/2012, PER-17/2012 dan PER-35/2013 tentang Kawasan Berikat.

Scrapping bahan baku atau material yang sudah drop model (tdk diapaki lagi)

Disarankan utk diselesaikan dg mekanisme dipindahtangankan krn kondisinya masih good walaupun drop model, Jk reekspor tdk dimungkinkan,dgn aju permohonan kepada kanwil DJBC Jawa Barat utk mdp kebijakan atas penyelesaian bhn baku dimaksud. Bila tdk dapat dipindahtangankan sebaiknya dilakukan perusakan(scraping) dan dikeluarkan ke TLDDP dg melunasi BM & PDRI yg terhutang berdasarkan harga penyerahan.

Bagaimana cara pengeluaran barang scrap?

Pengeluaran scrap ke TLDDP menggunakan mekanisme sbb : a.Jika scrap berasal dari barang asal impor dengan menggunakan dokumen BC 2.5; b.Jika scrap berasal dari barang asal TLDDP dengan menggunakan dokumen BC 4.1.

Barang modal asal TLDDP akan di reekspor ke perusahaan diluar negeri yg masih dalam satu management

Sesuai pasal 58 ayat (2) PER-57/2011 disebutkan bhw pengeluaran brg modal asal impor ygbelum diselesaikan kwajiban pembayaran BM dgn tujuan di ekspor kembali (re ekspor) DAPAT DILAKUKAN DG TUJUAN ke negara asal barang. Dengan demikian reekspor utk brg modal yg berasal dr TLDDP tidak dapat diijinkan meskipun masih utk tujuan perusahaan yg masih dlm satu manajement.

Perusahaan akan melakukan renovasi penambahan gedung utk menyimpan sisa bahan baku dan scrap, bagaimana peraturannya

Gedung/Bangunan yg digunakan utk menyimpan sisa bahan baku/ WIP/ brg hasil produksi dianggap sebagai gudang. Dg dmk pembangunan/penambahan gedung utk tujuan tsb, dianggap sebagai menambah bangunan gudang dan harus aju perubahan tata letak kepada kepala kantor (psl 20 dan 21 per 57)dengan melampirkan denah lokasi (lay out) penempatan bangunan tsb, rencana peruntukanya dan akan dilakukan pemeriksaan lokasi

Pemasukan Bahan Penolong dan Pemindahtanganan barang modal eks impor utk tujuan ke TLDDP

Pemindahtangan brg Modal asal Import tujuan TLDDP diberikan dg syarat : Jangka waktu 4 (empat)tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat asal dihitung dari tanggal Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat. Telah dipergunakan di Kawasan Berikat paling singkat selama 2 (dua) tahun adalah total waktu penggunaan barang modal di Kawasan Berikat. Dalam hal permohonan pemindahtanganan disetujui : a.membayar BM yang dihitung berdasarkan: 1)nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke KB; dan 2)pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan; b.membayar PDRI yang dihitung berdasarkan nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke KB;

Konsultasi peraturan penjualan barang jadi ke TLDDP lebih dari 50% dari kuota yg dimiliki

Penambahan kuota penjulan barang jadi hasil produksi KB ke TLDDP melebihi 50% dapat diberikan dengan mendapatkan Rekomendasi terlebih dahulu dari Kementrian Perindustrian. Setelah itu baru aju ke Direktur Jenderal BC utk persetujuan melebihi kuota nya.

Ekspor Returnable Package?

Kemasan (Returable Package) hrs dikeluarkan bersamaan dengan barangnya (psl 28 per 50). Jika akan direekspor, GB atau Importir dapat mengajukan permohonan utk mdp SK returnable package, sehingga setiap eksportasinya tdk perlu aju izin reekspor lagi. Dan pelaksanaan pemasukan Returable Package tersebut mengacu pada jangkawaktu yg ditetapkan dlm skep tersebut.

Pengrusakan Barang jadi, WIP dan sisa bahan baku yang sudah tidak dipakai

Sesuai Pasal 38 PMK 147/PMK.04/2011 dan Pasal 88-89 per 57/BC/2011, perusakan barang jadi, WIP & Bhn baku dapat dilakukan utk barang yang karena sifat dan bentuknya tidak dapat dimusnahkan. Perusakan dilakukan di bawah pengawasan BC dan dibuatkan berita acara, dilakukan dengan merusak kegunaan/fungsi secara permanen bisa dipotong-potong sehingga menjadi skrap (scrap). Pengeluaran scrap ke TLDDP menggunakan mekanisme sbb : a.Jika scrap berasal dari barang asal impor dengan menggunakan dokumen BC 2.5; b.Jika scrap berasal dari barang asal TLDDP dengan menggunakan dokumen BC 4.1.

Menanyakan perubahan alamat pada data2 perusahaan sperti pada API atau NIK dan Skep KB nya?

Dipastikan dahulu yg mengalami perubahan pada data apa dlm SKEP KB-nya. Bila terkait dg data penanggung jawab, nama perusahaan krn merger, alamat dan Core Bussinessnya maka aju perubahan data ke Kanwil DJBC Jawa Barat via KPPBC dg terlebih dahulu merubah data2 pendukungnya.Bila terkait dg no NPWP maka cukup aju permohonan ke KPPBC dg memperhatikan telah ter update nya data pada NIK prsh.

Pengajuan Pendirian KB baru yg lokasinya berada diluar kawasan industri?

Izin Kawasan Berikat yang tidak memenuhi persyaratan lokasi di kawasan industri dapat diberikan dg luas minimal 10.000 m2 dgn ketentuan sbb : a. tingkat kepatuhan perusahaan bagus (IT Inventory dan CCTV sdh terakses dg KPPBC) b. memiliki tingkat risiko rendah (profile Hijau/Low risk) c. tidak memiliki tunggakan hutang atau kewajiban kepabeanan. Sepanjang syarat fisik dan administrasi pendirian KB dipenuhi bs saja. KB dimaksud hrs terhubung langsung dg jalan raya, ada pembatas/ pemisah yg jelas dg TLDDP, tdk ada akses penghubung dg TLDDP dll. Telah tersedia ruangan utk hanggar BC yg mengawasinya.

Pengajuan permohonan pengeluaran barang bekas pengemas apakah sekali permohonan skep dapat dipakai utk beberapa waktu/bulan?

Kemasan (Returable Package) hrs dikeluarkan bersamaan dengan barangnya (psl 28 per 50). Jika akan direekspor, GB dapat mengajukan permohonan utk mdp SK returnable package, sehingga setiap eksportasinya tdk perlu aju izin reekspor lagi. Dan pelaksanaan pemasukan Returable Package tersebut mengacu pada jangkawaktu yg ditetapkan dlm skep tersebut.

Bertanya ttg Penetapan Jalur Hijau utk Perusahaan KB seperti apa perlakuanya?

Sesuai PMK-120/2013 pengusaha KB dikelompookan berdasar Risk management menjadi Penjaluran Hijau. Kuning dan Merah. Penetapan Penjaluran tersebut diberlakuan utk kurun waktu satu semester.untuk semester II tahun 2014 akan berakhir s/d 31 Desember 2014 dan akan dibuat penetapan baru utk semester I thn 2015. PKB dapat meningkatkan status dg cara meningkatkan pemenuhan 6 kriteria yg menjadi dasar penetapan penjaluran dimaksud (yaitu Registrasi, kepatuhan, tingkat pelanggaran,lokasi di kawasan industri,jenis brg hasil produksi dan IT Inventory)

Pemasukan barang contoh mesin untuk trial di pabrik, impor pemasukannya bagaimana dan pengeluaranya kembali seperti apa nantinya?

Berdasarkan Pasal 25 PMK No. 147/2011, barang contoh berupa mesin utk trial dapat dimasukkan ke KB dg jumlah maksimal 3(tiga) unit,utk jangka waktu selama 2(dua) tahun. Pemasukannya ijin terlebih dahulu ke ktr pabean dan pemasukan dg dok BC 2.3 ,Jika dikeluarkan ke TLDDP atau habis dipakai(utk proses produksi dll) sebelum 2(dua) tahun maka diwajibkan membayar BM & PDRI yang terhutang. Namun Jika brg contoh tsb tetap berada di KB lebih dari 2(dua) tahun maka dibebaskan dari kewajiban BM & PDRI yg terhutang. Jika dikembalikan ke negara asal setelah jangka 2 thn agar ajukan permohonan re ekspor dan mekanisme dg dokumen Bc 3.0

Pemindahtanganan barang modal asal TLDDP tujuan ke TLDDP

Berdasar Pasal 67 dan lampiran XXIII Per 57/BC/2011, dapat diijinkan.Prsh aju permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor dengan menyebutkan alasan dan tujuannya serta dilampiri dengan : a.Fotokopi surat keputusan persetujuan sebagai KB dan perubahannya; b.rincian Barang Modal yang akan dikeluarkan, meliputi jumlah, jenis dan spesifikasi barang; c.foto kopi dokumen pabean pemasukan dan dokumen pelengkap pabean lainnya yang telah dilegalisir




   Hak Cipta KPPBC Tipe Madya Pabean A BEKASI @2016
Jalan Sumatera Blok D-5, Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat, Bekasi