• Tidak.
• Pemasukan spare part dari luar daerah pabean tidak memerlukan izin Kepala Kantor Pabean.
• Dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 2.3

• Tidak. 
• Pengeluaran barang dengan tujuan luar daerah pabean tidak memerlukan izin kepala Kantor Pabean. 
• Tata cara pengeluaran barang tujuan luar daerah pabean mengikuti ketentuan ekspor umum (pengajuan dokumen, pemeriksaan fisik, NPE, dll)

• Tidak
• Pemasukan Barang Modal tidak memerlukan izin Kepala Kantor Pabean
• Dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 2.3 (dalam hal berasal dari luar daerah pabean)

• Tidak
• Kepabeanan tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha KB terhadap penanganan Limbah B3 dan Non B3 dari instansi teknis terkait
• Pengeluaran Limbah yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis, tidak perlu izin kepala Kantor Pabean dan tidak menggunakan dokumen pemberitahuan pabean
• Pemberitahuan pengeluaran limbah menggunakan Laporan secara periodik

• Tidak
• Pengeluaran sisa pengemas yang sudah tidak dapat digunakan lagi, tidak menggunakan dokumen pemberitahuan pabean
• Pemberitahuan pengeluaran sisa pengemas menggunakan Laporan secara periodik

• Perlu
• Pengeluaran Bahan Baku ke TLDDP memerlukan izin kepala Kantor Pabean
• Bahan Baku asal impor yang pada saat pemasukannya telah ada L/S, saat pengeluaran tidak memerlukan L/S
• Bahan Baku asal impor yang pada saat pemasukannya tidak ada L/S, saat pengeluaran memerlukan L/S

• Tidak
• Pemasukan barang contoh asal luar daerah pabean tidak memerlukan izin kepala Kantor Pabean
• Dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 2.3

• Pemusnahan memerlukan izin kepala Kantor Pabean
• Dalam hal pemindahtanganan Bahan Baku ke TLDDP, memerlukan izin Kepala Kantor Pabean
• Penjualan barang jadi tidak memerlukan izin kepala Kantor Pabean

Pengeluaran garment untuk test kelayakan bisa dilakukan dengan 2 mekanisme, yaitu:
1. Mekanisme pengeluaran sementara dengan terlebih dahulu mengajukan izin kepada Kepala Kantor Pabean dalam hal garment tersebut akan dikembalikan ke Kawasan Berikat; atau
2. Dengan menggunakan dokumen BC 2.5 berupa pengeluaran barang conoh dengan membayar Bea Masuk dan PDRI dalam hal garment tersebut tidak akan dikembalikan ke Kawasan Berikat

• Tidak perlu
• Pengeluaran Barang Modal ke TLDDP tidak memerlukan izin Kepala Kantor Pabean
• Bisa dikeluarkan ke TLDDP dengan mengajukan dokumen BC 2.5

• Untuk purna jual tujuan ekspor, dapat dilakukan tanpa ada izin Kepala Kantor Pabean, dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 3.0
• Untuk purna jual ke TLDDP, dianggap sebagai pengeluaran Bahan Baku ke TLDDP dan dapat dilakukan setelah mendapat izin kepala Kantor Pabean, dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 2.5

• Dalam permohonan subkontrak agar diajukan permohonan pengeluaran sementara berupa peminjaman mesin dan spare part nya disertai rincian sparte part pengganti
• Spare part yang telah digunakan dalam mesin yang dipinjamkan agar dikembalikan ke KB, dengan mengajukan dokumen BC 2.6.2
• KB dapat mengeluarkan spare part pengganti untuk mesin yang dipinjamkan tanpa izin Kepala Kantor Pabean apabila masih dalam batas waktu dalam izin subkontrak, dengan mengajukan dokumen BC 2.6.1

• Tidak ada
• Pengeluaran barang ke luar daerah pabean tidak ada batasan
• Dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 3.0

• Pengeluaran bahan baku atau bahan penolong asal TLDDP ke TLDDP memerlukan izin Kepala Kantor Pabean, dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 4.1
• Pengeluaran bahan baku atau bahan penolong asal luar daerah pabean ke luar daerah pabean tidak memerlukan izin kepala Kantor Pabean, dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 3.0

• Pengeluaran Bahan Baku ke TLDDP memerlukan izin kepala Kantor Pabean
• Bahan Baku asal impor yang pada saat pemasukannya telah memenuhi lartas, saat pengeluaran tidak memerlukan lartas
• Bahan Baku asal impor yang pada saat pemasukannya belum memnuhi lartas, saat pengeluaran memerlukan lartas

• Untuk keperluan penggabungan tujuan menggenapi barang sejenis, tidak bisa diimpor langsung dari luar daerah pabean
• Pemasukan barang sejenis untuk menggenapi Hasil Produksi dapat dilakukan dari KB lain atau dari TLDDP
• Hasil penggabungan dapat dikeluarkan ke TLDDP bersamaan dengan Hasil Produksi

• Masih
• Dalam hal purna jual dilakukan ke TLDDP, memerlukan izin Kepala Kantor Pabean

• Pengertian sisa pengemas adalah sisa dari pengemas yang tidak dapat digunakan lagi untuk mengemas barang serupa, sehingga jika pengemas berupa drum yang masih bisa digunakan mengemas barang serupa agar dikeluarkan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean
• Pengertian limbah adalah barang-barang sisa yang tidak lagi mempunyai nilai ekonomis
• Pengeluaran sisa pengemas dan limbah dapat dilakukan tanpa menggunakan dokumen pemberitahuan pabean
• Dapat dilakukan dengan menggunakan Laporan secara periodik
• Pengeluaran sisa pengemas dan limbah dikecualikan dari kewajiban membayar Bea Masuk dan PDRI

• Pemasukan kembali barang hasil produksi dari luar daerah pabean untuk diperbaiki dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 2.3
• Ekspor kembali barang Hasil Produksi dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 3.0

• Bisa
• Pengiriman barang antar Kawasan Berikat tidak memerlukan izin Kepala Kantor Pabean
• Dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 2.7 dan tidak ada batas waktu kembali

• Pengeluaran limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis tidak perlu menggunakan dokumen pemberitahuan pabean
• Dapat dilakukan dengan menggunakan Laporan secara periodik
• Dokumen pelindung dapat menggunakan dokumen internal perusahaan seperti surat jalan atau dokumen internal perusahaan sejenis

• Laporan dibuat secara periodik per bulan

• Boleh
• Sisa pengemas tidak memperhatikan nilai ekonomis
• Pengeluaran sisa pengemas tidak perlu menggunakan dokumen pemberitahuan pabean
• Dapat dilakukan dengan menggunakan Laporan secara periodik
• Sisa pengemas yang dikeluarkan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean jika pengemas tersebut dapat dipakai lagi untuk mengemas barang yang serupa

• Prinsipnya, peminjaman itu terkait untuk produksi yg hasilnya akan dimasukkan ke Kawasan Berikat pemberi pinjaman.
• Kalau tidak ada produksinya / tidak ada kegiatan pengolahan, tidak bisa dipinjamkan.
• Dalam hal barang modal sudah berada di Kawasan Berikat lebih dari 4 (empat) tahun, agar dikeluarkan/dipindahtangankan dari Kawasan Berikat, karena dibebaskan dari kewajiban membayar Bea Masuk dan PDRI yang terutang.
• Dalam hal tidak ada pindah tangan, agar pencatatan perusahaan menyesuaikan.

• Tidak
• Dokumen BC 2.7 tidak perlu dilampiri oleh Faktur Pajak dalam hal tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak
• Petugas Bea dan Cukai tidak melakukan pengecekan atas Faktur Pajak dalam dokumen BC 2.7
• Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak, pembuatan Faktur Pajak wajib dilakukan oleh Pengusaha KB dan dapat dilakukan pemeriksaan oleh DJP dalam rangka pemenuhan peraturan perpajakan

• Tidak
• Petugas Bea dan Cukai tidak melakukan pengecekan atas Faktur Pajak dalam dokumen pabean
• Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak, pembuatan Faktur Pajak wajib dilakukan oleh Pengusaha KB dan dapat dilakukan pemeriksaan oleh DJP dalam rangka pemenuhan peraturan perpajakan

• Sama
• Dalam pengusahaannya, Pengusaha KB tidak boleh menggunakan Faktur Pajak gabungan

• Petugas Bea dan Cukai tidak melakukan pengecekan atas Faktur Pajak dalam dokumen pabean
• Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak, pembuatan Faktur Pajak wajib dilakukan oleh Pengusaha KB dan dapat dilakukan pemeriksaan oleh DJP dalam rangka pemenuhan peraturan perpajakan
• Pembuatan Faktur Pajak dan invoice bermeterai mengikuti ketentuan Perpajakan

• Saat ini tidak perlu menulis dokumen, namun harus dapat dibuktikan bahwa atas faktur pajak tersebut ada dok pabean (fotocopy dok BC melekat pada faktur di pembuat faktur)

• Tidak
• Dalam hal terdapat penyerahan Barang Kena Pajak, harus ada Faktur Pajak, sebaliknya, apabila bukan penyerahan Barang Kena Pajak, tidak membuat Faktur Pajak

• Faktur Pajak dibuat dalam hal terdapat penyerahan Barang Kena Pajak
• Sebaliknya, dalam hal tidak terdapat penyerahan Barang Kena Pajak, tidak membuat Faktur Pajak

• Bisa
• Penerbitan Faktur Pajak mengikuti ketentuan umum perpajakan, dapat dibuat mana telebih dahulu antara saat menerima menerima pembayaran atau saat pengiriman barang pertama kali

• Setiap pemasukan barang dari TLDDP ke KB yang berkaitan dengan produksi harus membuat dokumen BC 4.0
• Faktur Pajak dibuat dalam hal terdapat transaksi penyerahan barang kena pajak

• Tidak diatur / Tidak harus

• Audit Pajak tidak menghilangkan kewenangan Petugas DJBC dalam pengawasan ke KB

• Faktur Pajak jasa boleh diterbitkan sesuai ketentuan umum perpajakan
• Sedangkan untuk Faktur Pajak penyerahan, mengingat kegiatan subkontrak bukan merupakan penyerahan barang kena pajak, maka tidak perlu buat Faktur Pajak

• PPN penjualan dikenakan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak

• Pengeluaran barang dari KB ke TLDDP yang merupakan penyerahan BKP, pengusaha KB harus memungut PPN dan membuat Faktur Pajak
• Saat pembuatan Faktur Pajak sesuai ketentuan perpajakan, yaitu mana telebih dahulu antara saat menerima menerima pembayaran atau saat pengiriman barang pertama kali

• Tetap menggunakan BC 4.0
• Pemasukan dari TLDDP ke KB dengan fasilitas tidak dipungut, pemasukan harus menggunakan Faktur Pajak 07
• Dalam hal menggunakan Faktur Pajak 01, fasilitas PPN tersebut tidak dapat dikreditkan

• Dalam PMK 131 dan PER 19 telah diatur secara jelas bahwa Pengusaha Kawasan Berikat tidak dapat menggunakan Faktur Pajak Gabungan
• Untuk memudahkan pemeriksaan DJBC dan DJP, 1 dokumen BC 4.0 harus dengan 1 Faktur Pajak, kecuali untuk 3 kategori barang sesuai PMK 238
• Petugas Bea Cukai tidak melakukan pengecekan atas Faktur Pajak, Pengusaha KB sendiri yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan Faktur Pajak dalam kegiatan usaha KB ke DJP

• Boleh
• Dalam hal disubkonkan lagi ke badan usaha di TLDDP, memerlukan izin kepala Kantor Pabean dan mempertaruhkan jaminan oleh KB yang akan mensubkonkan lagi

• Diatur
• Subkontrak berlanjut diperbolehkan sepanjang antar Kawasan Berikat
• Subkontrak antar Kawasan Berikat tidak memerlukan izin Kepala Kantor Pabean

• Petugas BC yang mengawasi KB penerima subkontrak terakhir

• Tidak Perlu
• Penutupan BC 2.7 masuk cukup dilakukan dengan PEB yang dibuat oleh KB pemberi subkontrak
• Di lokasi pemberi subkontrak akan ada satu barang yang terselesaikan dengan 2 dokumen

• PEB dibuat oleh KB PT A (pemberi subkon)

• Dokumen PEB dibuat oleh pemberi subkon / pemilik barang

• Pemasukkan kembali barang subkontrak dilakukan dengan dokumen BC 2.6.2

• Tidak Perlu
• Tidak perlu izin dan jaminan baru sepanjang dalam izin subkontrak dan perjanjian subkontrak terdapat klausal pengembalian barang reject (retur)

• Perlu
• Penerima subkontrak adalah badan usaha sehingga perlu mempunyai NIB

• Benar
• Dengan berlakunya PMK 131, masa berlaku subkontrak antar Kawasan Berikat otomatis tidak berlaku, sehingga tidak ada batasan pengembalian barang subkontrak ke Kawasan Berikat asal

• Bisa
• Pengusaha KB dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu subkontrak kepada kepala Kantor Pabean disertai dokumen pendukung dan menyesuaikan jumlah jaminan

• Diatur
• Pengeluaran sementara ke TLDDP berupa subkontrak, dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan kepala Kantor Pabean

• Terhadap penambahan material, dalam hal terjadi jual beli / penyerahan barang kena pajak, atas penambahan material dimaksud harus dibuat Faktur Pajak

• Harus
• Pengeluaran subkontrak ke TLDDP yang dilakukan sebelum PMK 131 dan sudah ditetapkan batas waktunya, harus kembali sesuai batas waktu yang ditetapkan

• Pengeluaran sementara untuk reparasi mesin, memerlukan izin kepala Kantor Pabean
• Batas waktu kembali ke KB disesuaikan dengan batas waktu dalam perjanjian reparasi

• Jaminan untuk kegiatan subkontrak hanya dihitung untuk bahan baku yang berasal dari impor
• Barang asal TLDDP apabila disubkonkan tidak perlu mempertaruhkan jaminan

• Boleh
• Subkon berlanjut untuk antar Kawasan Berikat saja, dan dapat dilakukan tanpa memerlukan izin kepala Kantor Pabean

• Batas Waktu Subkon ke TLDDP diberikan izin dengan mempertimbangkan jangka waktu perjanjian subkontrak
• Sebagai contoh, apabila dalam perjanjian subkon 120 hari, makan izin subkon dapat diberikan maksimal 120 hari.

• Boleh
• Tujuan utama dengan wajib izin usaha, dll. DJBC harus menjamin bahwa barang itu harus ditujukan ke tempat yang benar. Dalam hal tidak ada izin usaha, permohonan tetap diajukan ke Kepala Kantor disertai alasan yg cukup misalkan keterbatasan tukang atau ahli service yg memiliki izin usaha, dan sebagainya

• Untuk pengeluaran sementara ke TLDDP, batas waktu kembali ke KB mengikuti batas waktu yang ditetapkan oleh kepala Kantor Pabean pada izin pengeluaran.
• Untuk pengeluaran sementara ke KB lain, otomatis tidak berlaku batas kembali ke KB asal

• Syarat utama IT Inventory harus merupakan subsistem dari sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan
• IT Inventory tidak boleh double pencatatan
• IT Inventory yang dapat diintegrasikan dengan CEISA merupakan IT Inventory level terbaik

• Jika telah menggunakan SAP ada 2 alternatif:
  1) Menyesuaikan SAP sehingga dapat membuat laporan sesuai yang diatur di PER-09 dan PER-19 (dapat melakukan benchmark yang telah dilakukan oleh beberapa KB melalui APKB)
  2) Membuat interface yang databasenya terintegrasi antara SAP dan IT Inventory

• IT Inventory hanya subsistem dari sistem akuntansi perusahaan
• laporan keuangan sesuai format akuntansi secara umum dan yang selama ini dilaporkan ke DJP

• Agar segera dilakukan pembenahan sehingga laporan keuangan bisa elektronik
• Ada batas waktu perbaikan berupa 3x kategori layanan tinggi, jika berturut-turut maka akan dibekukan

• Kepala Kantor Pabean akan melakukan penelitian mendalam apakah kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya atau tidak
• Dalam hal kesalahan tersebut dapat dibuktikan diluar kemampuan Pengusaha KB, dilakukan perubahan data BC 2.3 dan penyesuaian pada IT Inventory
• Dalam hal tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, Pengusaha wajib membayar bea masuk dan/atau dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Selisih lebih dan kurang akibat penyusutan / pemuaian dapat dikategorikan musnah tanpa sengaja, sepanjang telah disetujui Kepala Kantor Pabean yang dibuktikan dengan keterangan dari instansi terkait yang berwenang dan kompeten, dalam hal sesuai NoB perusahaan, KB dapat menambahkan pada perlakukan tertentu di izin KB

• Akan dilakukan penelitian mendalam oleh Pejabat Bea Cukai, Sanski dapat dikenakan dalam hal tidak dapat dibuktikan selisih dimaksud diluar kemampuan Pengusaha KB

• Dalam hal supplier lokal berupa non PKP, dapat menggunakan NPWP Pribadi, atau Koperasi, dll

• Perlu
• Pengeluaran sementara ke TLDDP dengan dokumen BC 2.6.1 memerlukan izin kepala Kantor Pabean dan dilakukan dengan mempertaruhkan jaminan

• Pengeluaran BC 2.5 boleh parsial
• Penerbitan Faktur Pajak dilakukan mana tanggal lebih dahulu antara menerima pembayaran atau pertama kali pengiriman barang

• Bisa
• Dapat dilakukan tanpa izin kepala Kantor Pabean dalam hal bukan temuan pejabat dan barang masih berada di KB
• Ketentuan dan tata cara sesuai PER-26/BC/2016

• Untuk dapat mengkreditkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dilunasi, perlu kesesuaian Faktur Pajak dengan bukti berupa dokumen pabean
• DJP akan melakukan pemeriksaan syarat pemenuhan untuk mendapat fasilitas tidak dipungut PPN
• Dokumen kepabeanan yang dimaksud adalah BC 4.0, BC 2.7 dan lain-lain.

• Tidak perlu BC 4.1
• Dalam hal barang tersebut berupa sisa pengemas yang tidak dipakai lagi dapatdikeluarkan tanpa dokumen pemberitahuan pabean (hanya laporan secara periodik)

Beberapa alternatifnya:

• Dapat dimasukkan dahulu, kemudian dibuat BC 2.7 kembali
• Dapat juga dilakukan perubahan BC 2.7 apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam PER-20/BC/2016

• Bisa
• Pengusaha KB dapat melakukan perubahan dokumen kepabeanan dengan ketentuan diajukan sebelum SPPD, kecuali untuk field jenis barang, identitas KB, dan bukan merupakan temuan Pejabat

• Pengeluaran Barang Modal ke TLDDP dengan menggunakan BC 2.5, dalam hal kurang dari 4 tahun, wajib membayar BM dan PDRI.
• Dalam hal lebih dari 4 tahun, dibebaskan dari kewajiban membayar BM dan PDRI

• Diperlukan bukti pendukung yang menyatakan bahwa Barang Modal tersebut benar-benar telah dimasukkan ke Kawasan Berikat lebih dari 10 Tahun
• Dalam hal tidak ada bukti pendukung, pengeluaran Barang Modal tersebut dapat dilakukan dengan membayar Bea Masuk dan PDRI dengan dasar perhitungan adalah harga jual (harga penyerahan) dari Kawasan Berikat ke TLDDP

• Forklift termasuk ke dalam barang modal
• Pemasukan bahan bakar untuk barang modal dapat diberikan fasilitas

• tidak persis sama
• harus berasal dari sumber / database yang sama yang dimiliki perusahaan

• Tidak ada
• Seluruh Pengusaha Kawasan Berikat tidak perlu lagi menyampaikan laporan 4 bulanan

• Laporan Keuangan mengikuti kaidah umum akuntansi di Indonesia, dan sesuai dengan yang dialporkan ke DJP
• Laporan Dampak Ekonomi dilakukan dengan mekanisme survey (sensus)
• Pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali

• Tidak ada
• Dalam hal lokasi produksi berpindah, izin KB di lokasi lama diajukan pencabutan dan lokasi baru diajukan izin KB terlebih dahulu sesuai PMK 131

• Pengusaha KB dapat mengajukan penambahan perlakuan tertentu kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean
• Permohonan dilampiri dengan dokumen pendukung dan keterangan perlunya perlakuan tertentu

• Izin Kawasan Berikat yang diterbitkan sebelum PMK 131 dan mempunyai masa berlaku, otomatis berlaku seterusnya sampai dengan izin Kawasan Berikat dicabut

• Boleh
• Sepanjang perusahaan tersebut melakukan Kegiatan Pengolahan dan memiliki Izin Usaha Industri, pada prinsipnya dapat diajukan sebagai Kawasan Berikat
• Kepala Kantor Wilayah akan melakukan penelitian terhadap pemberian izin Kawasan Berikat, apakah memberi dampaek ekonomi bagi negara atau hanya akan merusak lingkungan

• Perlu
• Setiap ada perubahan data pada izin Kawasan Berikat, Pengusaha KB harus mengajukan permohonan perubahan data ke kepala Kantor Wilayah

• Perubahan nama dan penanggung jawab dapat diajukan ke Kepala Kantor Wilayah
• Tata cara dan persyaratan sesuai Pasal 21 PER-19

• Bisa
• Dalam hal merupakan pengolahan dan tercantum dalam Izin Usaha Industri dan Izin KB ybs

• Pengajuan perluasan KB sebelum berlakunya PMK 131, dapat tetap ditindaklanjuti sesuai PMK 147 jo. PMK 120

• Dapat diajukan menjadi Kawasan Berikat
• Tata cara dan persyaratan mengikuti PMK 131 dan PER 19

• Boleh
• Dengan mengikuti ketentuan dan tata cara sesuai dengan PMK 131 dan PER-19

• Boleh
• Kegiatan ekspornya mengikuti ketentuan umum di bidang ekspor dan dilakukan dengan dokumen BC 3.0

• Bisa
• Pengusaha Kawasan Berikat dapat mengeluarkan barang setengah jadi
• Dalam hal dieskpor, cukup memberitahukan dengan BC 3.0

• Boleh
• Untuk barang asal lokal yang akan dipindahkan ke KB lain dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen BC 2.7
• Atas perpindahan barang antar KB tidak memerlukan izin Kepala Kantor Pabean

• Pengeluaran barang asal impor ke TLDDP, dasar penghitungan bea masuk nya adalah nilai pabean sesuai dengan harga jual (harga penyerahan).
• Untuk Hasil Produksi tidak rusak, dasar penghitungan Bea Masuk dapat memakai nilai pabean pada saat pemasukan (BC 2.3) dengan syarat:
• Ketika masuk sudah ada transaksi jual beli (bukan makloon, CMT dan sejenisnya; dan
• Pengusaha KB memiliki konversi yang jelas, terukur dan konsisten

•  Tidak ada perubahan
• Penjualan Hasil Produksi ke TLDDP, nilai pabean berdasarkan konversi bahan baku impor saat masuk ke KB (BC 2.3), dengan ketentuan:
• pada saat masuk sudah ada transaksi jual beli; dan
• Pengusaha KB memiliki konversi yang jelas, terukur dan konsisten

• Transaksi itu bukan berarti harus dibayar dimuka, ada tata cara pembayaran (term of payment), misal bisa 30/60/...hari.
• Kalau makloon jelas tidak ada transakai karena perjanjiannya adalah mengerjakan jasa.
• Pembuktian dilihat dari PO, invoice, dll

• Bisa
• BC 2.7 diajukan ke KB induk, kemudian hanggar melakukan koordinasi ke hanggar yg mengawasi KB perluasan, dikeluarkan langsung dari KB perluasan langsung kirim ke KB tujuan.
• Perekaman ke ceisa dilakukan oleh KB induk

• Kegiatan penggabungan tujuan menggenapi, maksimal barang dari Luar KB adalah 40%, dihitung per dokumen PEB

• Betul
• Pencatatan internal perusahaan yang bisa mengatur pengkategorian barang
• DJBC akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pengkategorian barang dimaksud demi menjaga hal-hak keuangan negara

• Penyelesaian barang nya mengikuti ketentuan mengenai BTD, BDN dan BMN

• Dalam hal sudah berkekuatan hukum tetap, izin KB dapat dicabut dengan alasan pailit

• Termasuk Penjualan hasil produksi ke pertamina dikategorikan penjualan ke TLDDP dan menggunakan dokumen BC 2.5 Pada awal tahun berikutnya akan dilakukan perhitungan kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDDP (maksimal 50%)

• Masih
• Penjualan Hasil Produksi ke TLDDP maksimal 50% dari realisasi tahun sebelumnya

• Tidak
• Agen Fasilitas untuk melakukan asistensi dan pendampingan kepada semua perusahaan pengguna fasilitas Kepabeanan

• Pengusaha KB dapat menghubungi kepala Kantor Pabean yang mengawasi KB atau agen fasilitas yang ditunjuk

• Pengusaha KB yang memerlukan pelayanan 24/7 agar lapor ke Kepala Kantor Pabean
• Kepala Kantor Pabean akan menetapkan norma layanan 24/7 dengan mempertimbangkan ketersediaan SDM, jam kerja KB, proses bisnis KB, dll

• Izin kondolidator mengikuti ketentuan mengenai konsolidasi umum

• Untuk kemudahan informasi dan pelaayanan yang lebih efektif dan efisian, agar perusahaan KB ikut ke asosiasi yang berbadan hukum dan membidangi Kawasan Berikat, contohnya adalah Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB)

• KB Mandiri tidak diterbitkan aturan sendiri, mengikuti PMK 131 dan PER-19

• Tidak Bisa
• Histori di perusahaan tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa penyusutan itu lazim, tetap harus dibuktikan oleh keterangan dari instansi terkait.
• Kalau penyusutan itu lazim terjadi pada setiap proses bisnis perusahaan dan dibuktikan dengan keterangan dari instansi terkait, dapat disetujui.

• Boleh
• Impor barang contoh bisa lebih dari 3 pcs dan menyesuaikan kebutuhan sesuai proses bisnis perusahaan
• Kepala Kantor Pabean berwenang mengecek kewajaran jumlah dan jenis barang contoh yang diimpor

berdasarkan PMK 136/PMK.04/2022 apabila tagihan dilunasi terlebih dahulu, dikecualikan menyerahkan jaminan. Permohonan keberatan disampaikan maksimal 60 hari sejak tanggal penetapan (kepabeanan) atau 30 hari sejak tanggal penetapan (cukai). Untuk restitusi, terkait PPN dan PPH ke kantor pelayanan pajak, tetapi terkait BM ke kantor bea cukai yang menetapkan tagihan SPTNP nya.